Perjalanan Sejauh Ini
Pada tahun 2020, Zambia awalnya berupaya membekukan pembayaran utangnya berdasarkan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang (DSSI) yang dipimpin G20 karena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Selanjutnya, pada bulan Mei, pemerintah Zambia, yang dipimpin oleh Presiden Edgar Lungu, meminta jasa perusahaan Prancis Lazard (NYSE: LAZ) untuk memberikan saran mengenai restrukturisasi utang luar negeri negara tersebut yang berjumlah $11 miliar.
Kemunduran yang signifikan terjadi pada bulan November di tahun yang sama ketika pemerintah Zambia mengalami gagal bayar sebesar $42,5 juta, yang menandai kegagalan negara pertama di benua Afrika pada era pandemi.
Pada tahun 2021, pemimpin oposisi Hakainde Hichilema meraih kemenangan gemilang atas Lungu dalam pemilihan presiden yang diadakan pada bulan Agustus. Pergeseran kepemimpinan ini membawa secercah harapan bagi penyelesaian permasalahan utang negara.
Pembentukan Komite Kreditor Sektor Resmi
Juni 2022 menjadi saksi pembentukan komite kreditur “sektor resmi” (OCC) yang terdiri dari pemerintah yang telah memberikan pinjaman ke Zambia selama bertahun-tahun. Komite ini mengambil tanggung jawab untuk secara aktif terlibat dalam proses restrukturisasi untuk mengatasi pinjaman yang mereka berikan kepada negara tersebut.
Sepanjang tahun 2022, negosiasi terus berlanjut dengan pemegang obligasi, dengan tujuan mencapai perjanjian keringanan utang dan restrukturisasi.
Pada bulan Juni 2023, pemerintah Zambia membuat pengumuman mengenai “Klub Paris”, yang mewakili negara-negara kreditur, dan pemberi pinjaman bilateral utamanya, Tiongkok. Kedua entitas mencapai kesepakatan untuk merestrukturisasi pinjaman gabungan senilai $6,3 miliar. Pengaturan yang diusulkan melibatkan konsolidasi utang menjadi dua obligasi dengan persyaratan yang lebih menguntungkan dan tenggat waktu pembayaran yang diperpanjang. Selain itu, jika perekonomian negara berkinerja baik, pembayaran yang dipercepat akan ditawarkan.
Namun, pada bulan November, kesepakatan yang menjanjikan ini mengalami kemunduran parah. Pemerintah Zambia mengungkapkan bahwa kreditor bilateral OCC telah secara efektif memveto perjanjian dengan pemegang obligasi, dengan alasan bahwa keringanan utang yang diusulkan tidak cukup.